Wacana-wacana Pemerintah yang menyerukan Para Pengusaha untuk menyejahterakan Buruh memang akhirnya ditanggapi dengan Baik oleh para Pengusaha. Dengan melaksanakan Kebijakan UMP dan UMSK meskipun banyak juga yang melakukan Penangguhan. Para Buruh Juga punya hati dan Pikiran, jika memang wajar pelaksanaan UMP ditangguhkan dengan alasan yang tepat Mereka Juga Bisa menerima karena Kondisi Keuangan Perusahaan Tempatnya Bekerja sedang tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kebijakan UMP dan UMSK. Tetapi jika Perusahaan Besar yang mempunyai omset Keuntungan tinggi melakukan Penangguhan pelaksanaan UMP, jelas Para pekerjanya akan melakukan Protes.
Namun uang sangat Lah berarti bagi siapaun, banyak Cara yang dilakukan setiap Orang untuk mempunyai Uang yang Banyak. Begitu juga dengan Pengusaha, berbagai strategi akan diterapkan untuk mendapatkan Keuntungan yang besar nantinya. Salah satu caranya adalah dengan memperkecil berbagai Cost Pengeluaran termasuk Cost tenaga Kerja. Tetapi apakah berkah keuntungan dari memotong keringat Pekerja?
Ada ratusan Perusahaan bahkan Ribuan Pengusaha di Negeri Indonesia ini, setiap Keputusan UMP ada yang setuju, ada yang melakukan Penangguhan, dan Ada juga yang memasang strategi khusus. Strategi khusus inilah yang sangat tidak mengenakkan Para Pekerja/Buruh. Setiap gubernur ketok palu mengenai kebijakan UMP Perusahaan ini melaksanakan tapi disertai strategi untuk memperkecil Cost tenaga Kerja. Seperti mengurangi hasil Perhitungan Upah Lembur dari yang seharusnya seperti yang tertera dalam Kep. 102/MEN/VI/2004. Mengurangi hasil keringat Para Pekerja yang rela memotong Waktu Istirahatnya untuk melaksanakan Kerja Lembur. Sangat memprihatinkan zaman sekarang masih ada tindak seperti itu. Bahkan ada pekerja yang Bekerja lembur lebih dari yang sepantasnya (17 jam sehari)untuk mengabdi kepada Perusahaan demi menyelesaikan tugasnya tetapi hanya Dibayar 10 Jam Kerja dan sisanya Gotong-royong. Pada saat ada pekerja yang komplain karena kerja lemburnya tidak dibayar, pekerja tersebut malah di Intimidasi "jika tidak sanggup lagi bekerja dengan sistem seperti ini pindah saja ke pekerjaan yang lain, biar besok dicarikan pengganti yang siap bekerja dengan sistem seperti ini". Jelas-jelas tindakan seperti adalah intimidasi. Kalau masalah mencari Pekerja yang mau menerima keadaan upah Lemburnya dikurang-kurangi, jelas sangat mudah dengan kondisi tingkat pengangguran yang tinggi di Negeri ini. Tetapi tidak akan bisa buruh hidup Layak dengan Sistem Kerja Seperti itu. Jika instansi yang membidangi Ketenagakerjaan tidak bertindak tegas menanganihal semacam ini, lebih Baik tidak usah menyerukan,mensosialisasikan "SEJAHTERAKAN BURUH".
Tragisnya nasib para pekerja yang mencari nafkah di Perusahaan seperti ini. Membeli BUS SEKOLAH megah, AMBULANCE, Mobil Pemadam Kebakaran mampu. Menyumbang dana sana-sini mampu tetapi Hasil keringat Pekerjanya di Cukai. Memamerkan kebesaran Perusahaan Lewat BUS SEKOLAH Megah yang keliling kota, menyumbang kegiatan ini-itu dengan dalih agar masyarakat menganggap sejahtera bekerja di Perusahaan tersebut,tetapi kenyataan di dalamnya tidak semegah seperti yang di pamerkan. Bagai anak yang tinggal di Panti asuhan Berpagar Emas, tetapi makan pun kekurangan.
Namun uang sangat Lah berarti bagi siapaun, banyak Cara yang dilakukan setiap Orang untuk mempunyai Uang yang Banyak. Begitu juga dengan Pengusaha, berbagai strategi akan diterapkan untuk mendapatkan Keuntungan yang besar nantinya. Salah satu caranya adalah dengan memperkecil berbagai Cost Pengeluaran termasuk Cost tenaga Kerja. Tetapi apakah berkah keuntungan dari memotong keringat Pekerja?
Ada ratusan Perusahaan bahkan Ribuan Pengusaha di Negeri Indonesia ini, setiap Keputusan UMP ada yang setuju, ada yang melakukan Penangguhan, dan Ada juga yang memasang strategi khusus. Strategi khusus inilah yang sangat tidak mengenakkan Para Pekerja/Buruh. Setiap gubernur ketok palu mengenai kebijakan UMP Perusahaan ini melaksanakan tapi disertai strategi untuk memperkecil Cost tenaga Kerja. Seperti mengurangi hasil Perhitungan Upah Lembur dari yang seharusnya seperti yang tertera dalam Kep. 102/MEN/VI/2004. Mengurangi hasil keringat Para Pekerja yang rela memotong Waktu Istirahatnya untuk melaksanakan Kerja Lembur. Sangat memprihatinkan zaman sekarang masih ada tindak seperti itu. Bahkan ada pekerja yang Bekerja lembur lebih dari yang sepantasnya (17 jam sehari)untuk mengabdi kepada Perusahaan demi menyelesaikan tugasnya tetapi hanya Dibayar 10 Jam Kerja dan sisanya Gotong-royong. Pada saat ada pekerja yang komplain karena kerja lemburnya tidak dibayar, pekerja tersebut malah di Intimidasi "jika tidak sanggup lagi bekerja dengan sistem seperti ini pindah saja ke pekerjaan yang lain, biar besok dicarikan pengganti yang siap bekerja dengan sistem seperti ini". Jelas-jelas tindakan seperti adalah intimidasi. Kalau masalah mencari Pekerja yang mau menerima keadaan upah Lemburnya dikurang-kurangi, jelas sangat mudah dengan kondisi tingkat pengangguran yang tinggi di Negeri ini. Tetapi tidak akan bisa buruh hidup Layak dengan Sistem Kerja Seperti itu. Jika instansi yang membidangi Ketenagakerjaan tidak bertindak tegas menanganihal semacam ini, lebih Baik tidak usah menyerukan,mensosialisasikan "SEJAHTERAKAN BURUH".
Tragisnya nasib para pekerja yang mencari nafkah di Perusahaan seperti ini. Membeli BUS SEKOLAH megah, AMBULANCE, Mobil Pemadam Kebakaran mampu. Menyumbang dana sana-sini mampu tetapi Hasil keringat Pekerjanya di Cukai. Memamerkan kebesaran Perusahaan Lewat BUS SEKOLAH Megah yang keliling kota, menyumbang kegiatan ini-itu dengan dalih agar masyarakat menganggap sejahtera bekerja di Perusahaan tersebut,tetapi kenyataan di dalamnya tidak semegah seperti yang di pamerkan. Bagai anak yang tinggal di Panti asuhan Berpagar Emas, tetapi makan pun kekurangan.
